EnglishFrenchGermanItalianJapaneseKoreanRussianSpanish

“Belalang Ranting Berduri"

Aneka serangga liar ditemukan di sekitar Desa Setulang yang dikelilingi deretan bukit hijau berhutan tropis khas Kalimantan Utara. Keberadaan serangga di alam liar merupakan bagian penting dari khazanah keanekaragaman hayati di sekitar desa.

“Cakrawala Borneo 2019"

Siswa SDN Tahai Baru 2 sedang asyik membidik apa saja yang berada di kebun sekolahnya dalam Pelatihan pembuatan dokumentasi foto dengan materi pengenalan fotografi sederhana dan menarik dalam bentuk pembuatan foto bercerita.

“Sisa Kebakaran Kebun"

Kebun milik warga Desa Tahai tidak luput dari terjangan kebakaran lahan pada bulan Oktober 2019 lalu. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah terjadi hampir sepanjang tahun akibat faktor manusia dan faktor alam.

(Foto: Satria Bintang P. - Pelajar SDN Tahai Baru 2)

“Memetik Salak di Kebun Sekolah"

Siswa SDN Tahai Baru 2 sedang memetik buah salak yang tumbuh di belakang sekolah. Ada puluhan batang tanaman salak tumbuh subur di sekitar sekolah yang buahnya terasa manis.

(Foto: Anton Febriyanto - Pelajar SDN Tahai Baru 2)

“Pengenalan Tumbuhan Obat"

Siswa SDN 002 Malinau Selatan Hilir, Malinau, Kalimantan Utara, memperhatikan gurunya bagaimana mengenali tumbuhan obat di hutan sekolah yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Dayak Kenyah Oma Lung.

Mewujudkan Desa Mandiri melalui Gerakan Desa Membangun

Konsep kunci pembangunan untuk memahami frasa “membangun desa” dan “desa membangun” tidak dikenal dalam wacana dan teori pembangunan. Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literatur pembangunan. Secara historis, pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon Orde Baru, yang muncul pada Pelita I (1969-1974) yang melahirkan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri.Namun pada pertengahan 1980-an pembangunan desa kemudian diubah menjadi pembangunan masyarakat desa, sebab pembangunan desa sebelumnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, kurang menyentuh masyarakat. Direktorat Jenderal Bangdes juga berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, namun arus pemberdayaan yang hadir pada tahun 1990-annomenklatur juga berubah menjadi Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertahan sampai sekarang. Ditjen ini masih akrab dengan nomenklatur pembangunan desa, karena pembangunan desa tertuang dalam PP No. 72/2005. Baik RPJMN maupun institusi Bappenas dan kementerian lain sama sekali tidak mengenal pembangunan desa, melainkan mengenal pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat (desa). Pembangunan desa tidak lagi menjadi agenda nasional tetapi dilokalisir menjadi domain dan urusan desa.

Literatur teori pembangunan juga tidak mengenal pembangunan desa. Pembangunan perdesaan (rural development) yang lebih banyak dikenal dan dikembangkan. Desa maupun membangun desa menjadi bagian daripembangunan perdesaan.Bappenas menganut aliran dan posisi ini. Literatur pembangunan perdesaan begitu kaya, dinamis dan transformatif. Seperti terlihat dalam tabel 1.2ada perubahan dari paradigma lama (dekade 1960-an hingga1980-an) menuju paradigma baru (dekade 1990-an hingga sekarang). Paradigma lama bersifat state centric: otokratis, top down, sentralistik, hirarkhis, sektoral dan seterusnya. Paradigma baru tampaknya mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat society centric: demokratis, bottom up, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipati, emansipatori s dan seterusnya (Eko, et,.al. 2014). Desa membangunadalah spirit UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. UU Desa menempatkan desa sebagai subyek pembangunan.

Pemerintah supradesa menjadi pihak yang menfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas.Supra desa tak perlu takut dengan konsekuensi pemberlakukan kedua azas tersebut. Dengan menjadi subyek pembangunan justru desa tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pusat. Justru desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun negara lain. Tabel2 berikut ini berupaya menyajikan uraian secara utuh dan sistematis atas perbedaan pembangunan perdesaan (membangun desa) yang merupakan domain pemerintah dan pembangunan desa (desa membangun).

Tantangan dan Strategi Desa Mandiri

Konsep pembangunan desa ala Orde Baru, strategi pembangunan desa dilakukan dengan memadukan berbagai sektor ke dalam pembangunan desa terpadu, yang berupaya membuat semacam standarisasi tatanan kehidupan desa. Implementasi strategi pembangunan desa ini secara signifikan telah membawa perubahan, terutama dalam mobilitas fisik dan sosial orang desa. Tetapi konsep pembangunan desa semacam ini jelas-jelas tidak bermuara pada transformasi sosial desa. Mengapa tidak membawa transformasi desa ?Karena dalam strategi pembangunan desa tersebut, Orde Baru justru tidak memperkuat institusi desa dan otonomi desa, melainkan justru melemahkan, meminggirkan dan bahkan menghancurkan otonomi desa. Eksperimentasi pembangunan desa dengan model yang sama juga masih muncul secara jamak di era reformasi.Pemerintah pusat, melalui Kementerian/Lembaga ramai-ramai membuat program di desa yang identik dengan sebutan program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Program-program yang masuk ke desa tersebut bersifat fragmented tidak hanya dalam kerangka acuan kerjanya tapi sumberpendanaannya. Sekali lagi, dalam konteks ini, desa hanya sekadar sebagai lokasi bukan arena bagi keikutsertaan sumber daya dan kelembagaan lokal dalam pembangunan. Masing-masing program memiliki court of conduct, aturan main dan pelembagaan project berbeda, tapi bermuara pada fokus yang sama yaitu desa sebagai lokasi. Akibatnya, skema pengelolaan programnya bersifat intervensionis. Skema program mengemudikan model pemenuhan kebutuhan prioritas hidup masyarakat, jawaban atas peta persoalan lokal hingga pilihan pengelolaan sumber daya lokal. Secara skematik, posisi program-program seperti ini berada di luar sistem desa, namun memiliki pengaruh intervensionis yang kuat. Tambahan pula, program-program dengan skema BLM tidak mampu menyediakan jawaban yang memadai atas kebutuhan desa seperti menguatnya kapasitas pemerintahan desa, menguatnya partisipasi, emansipasi warga maupun organisasi warga desa, serta kemandirian pengelolaan keuangan desa.

Di satu sisi, menguatnya model “desa membangun” dimana inovasi, partisipasi hingga emansipasi transformasi social tumbuh dari bawah dan dalam desa (endogenous) adalah bagian dari ketidakberhasilan model pembangunan yang dikemudikan dari luar desa (exogenous). Tapi pada sisi yang lain, pembangunan desa yang tumbuh dari dalam menjadi pilar penting pembangunan nasional yang harus direkognisi oleh negara. Bahkan dengan negara merekognisi prakarsa dan emansipasi lokal akan menyatukan seluruh entitas Negara bangsa dalam satu konsep dan implementasi pembangunan nasional menuju kemandirian nasional. Jadi, kemandirian negara Indonesia sejatinya terletak pada kemandirian desa-desanya sebagai entitas penyusun dan penyangganama besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa akan diberlakukan berbeda dari sebelumnya. Kedudukan desa tidak lagi bersifat subnasional, melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa juga tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah.Desa juga mendapat rekognisi dan subsidiaritas kewengan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Di samping itu desa akan menerima transfer keuangan dari APBN dan APBD yang disebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam skup dua kewenangan tadi.

Akhir-akhir ini di awal-awal tahun implementasi UU Desa, ada beberapa kalangan tertentu menghawatirkan pelaksanaan UU Desa tidak berhasil. Kekhawatiran mereka rata-rata berpangkal pada persoalan transfer keuangan yang nantinya akan dikelola desa. Meski belum menyajikan bukti, mereka sudah menyangka desa akan menjadi sarangnya koruptor anggaran publik. Akar masalahnya, menurut para pengkritik tersebut ada pada kapasitas pemerintah desa yang masih lemah. Prasangka ini, di satu sisi memang harus diterima sebagai cermin kewaspadaan dan pelecut motivasi.

Di sisi yang lain, kita semua tentu harus bercermin dan mengambil pembelajaran berharga dari model-model pembangunan desa di masa lalu yang rata-rata tidak responsif pada upaya-upaya penguatan dan pemberdayaan kapasitas desa. Nah, pada akhirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan negara bangsa Indonesia dari kemandirian desa-desanya. Lalu, bagaimana mewujudkan kemandirian desa?.Berkait dengan pertanyaan ini, sesungguhnya telah banyak desa-desa yang sudah merintis kemandirian desa tanpa menunggu kehadiran pemerintah supradesa. Tak terkecuali desa para pembaca yang budiman.Silakan dicermati desa kita, pasti ada pertikan-pertikan inovasi lokal yang itu menunjukkan keberdayaan dan kemandirian desa. Belajar pada berbagai praktik inovatif dan emansipatif yang tumbuh dari dalam desa-desa diberbagai belahan negeri Indonesia, dapat ditarik beberapa strategi yang semoga layak diterapkan. Ada beberapa strategi yang secara umum dipraktikkan dalam membangun kemandirian desa dari dalam yaitu:

1. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kriti dan dinamis. Proses pembentukan bangunan warga dan organisasi masyarakat sipil biasanya dipengaruhi oleh factor eksternal yang mengancam hak publik. Meski demikian, keduanya adalah modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbangatas munculnya kebijakan publikl yang tidak responsive masyarakat. Di desa sebenarnya sudah banyak lembaga-lembaga sosial kemasyarakat. Kelembagaan tersebut secara umum terbagi dalam dua jenis, lembaga korporatis dan non korporatis. Lembaga korporatis identik dengan organisasi masyarakat desa yang dibentuk oleh negara. Contohnya, PKK, Karang Taruna, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip) dan kelompok tani, kelompok nelayan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang akhir-akhir ini menjamur seiring masuknya program masuk desa dari Kementerian/Lembaga (K/L). Sementara, yang non korporatis adalah organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat. Contohnya, majelis taklim (kelompok pengajian yasin tahlil), rambange (semacam perkumpulan petani pengguna air untuk cocok tanam di Kabupaten Gowa), organisasi adat dan kelompok seni rakyat.

2. Melakukan assessment dan pemetaan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa.

Tujuannya apa? Pertama, agar pemerintah desa mempunya data ada berapa, mana dan siapa saja sih organisasi kemasyarakatan desa yang masih aktif dan pasif. Kita mungkin akan bersepakat, bahwa tidak sedikit organisasi kemasyarakatan desa yang masih ada struktur organisasinya tapi sudah tidak ada lagi pengurusnya. Masih ada pengurusnya, ternyata tidak memiliki program dan kegiatan yang jelas. Karena itulah kedua, dengan pemetaan ini diharapkan desa akan memiliki baseline data tentang apa saja masalah dan potensi yang organisasi kemasyarakatan desa sehingga memungkinkan menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menjalankan mandat pembangunan.

3. Mengorganisasi dan menfasilitasi proses penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa melalui penyelenggaraan program/kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas organisasi tersebut. Hasil pemetaan tersebut sudah seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah desa untuk membuat seperangkat strategi kebijakan dan program desa untuk menguatkan peran organisasi kemasyarakatan desa dalam kerangka pembangunan desa. Caranya bagaimana? Tidak lain pemerintah desa harus mengakomodasi program/kegiatan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa ke dalam dokumen peraturan desa tentang RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa. Bentuk kegiatan untuk penguatan kapasitas misalnya pelatihan managemen organisasi, mendorong restrukturisasi/ peremajaan pengurus organisasi, ataupun pemberian bantuan desa untuk organisasi kemasyarakatan desa.

4. Pelibatan organisasi kemasyarakatan desa dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik yang diselenggarakan pemerintah desa. Berangkat dari kesadaran bersama sebagai entitas, desa tidak hanya terdiri dari pemerintah desa, tapi ada elemen masyarakat yang salah satunya terwakili melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, maka setiap kebijakan strategis desa hendaknya dilandasai atas musyawarah mufakat semua elemen desa. Di samping itu salah satu yang menjamin peran dinamis organisasi masyarakat sipil didesa adalah pelibatan mereka ke dalam arena perumusan dan pengambilan kebijakan desa. Melalui cara ini, secara tidak langsung pemerintah desa telah mengedepankan prinsip penghormatan, partisipasi dan emansipasi warga dalam pembangunan. Dari sinilah nanti akan lahir proses check and balancies dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ada cukup banyak cerita kemandirian desa yang ditopang oleh kecakapan pemerintahan desa karena proses interaksi yang dinamis. Buku ini mungkin belum berhasil menyajikan cara atau tips-tips sederhana dan jitu bagaimana membangun desa mandiri. Tapi tetap berupaya menyajikan pengalaman prakarsa dan inovasi lokal yang mungkin bisa ditiru dan diterapkan di desa-desa lainnya. Narasi best practice yang berupaya dimunculkan dibuku ini tentu bukanlah diskursus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana teori-teori besar pembangunan. Meski demikian, pertikan-pertikan prakarsa lokal tetap memberikan pembelajaran berharga. UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memiliki sinergi dengan Nawa Cita sebagai pandom kebijakan pembangunan nasional memberi peluang bagi bekerjanya prakarsa-prakarsa lokal menuju desa mandiri.

Maka dari itu langkah bijaksana untuk membangun desa mandiri adalah dengan melaksanakan peta jalan “desa membangun” sebagaimana telah terstruktur dalam UU Desa dan Nawa Cita tersebut. Langkah sederhananya pertama, mendorong lahirnya warga dan organisasi warga desa yang kritis, peduli dan berinteraksi dinamis dengan proses-proses pengambilan kebijakanpembangunan desa. Kedua, menjalankan sistem perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki. Ketiga,memberdayakan lembaga dan kelembagaan ekonomi desa yang inklusif. Tambahan pula, kesuksesan pencapaian desa mandiri dilain pihak juga ditopang oleh implementasi system perencanaan, penganggaran dan pelaksanan anggaran desa yang partisipatif, tertib, efektif, efisien dan disertai monitoring yang baik. (Bambang Parlupi/2020, Disarikan dari Buku Desa Mandiri, Desa Membangun, Penulis, Borni Kurniawan, Penerbit Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Maret, 2015)