EnglishFrenchGermanItalianJapaneseKoreanRussianSpanish

“Tumbuh di batang Ulin"

Benih-benih pohon tumbuh di sela-sela batang pohon ulin yang telah mati. Kayu Ulin itu masih bisa ditemukan di kawasan kebun milik  SDN 010 Bongan

(Foto: Rif'at Syauqi - Pelajar SDN 10 Bongan)

“Bunga Rumput Liar"

Sejumlah bunga rumput liar mirip bunga Anggrek, di temukan di depan ruang kelas 3 SDN Mekartani. Jenis rumput liar ini berbunga setiap hari secara bergantian. 

(Foto: Sri Maryati - Guru SDN Mekartani)

“Kampung Resak"

Kehidupan sore hari di kampung Resak Lama, di wilayah kecamatan Bongan, Kutai Barat. Suasananya yang asri dan warganya yang ramah. Hampir sebagian besar kampung unik itu didiami oleh keturunan suku dayak.

(Foto: Aji Nukhsyahbandi - Guru SDN 10 Bongan)

“Kelompok Musik"

Sekelompok pemusik tradisional bersiap menyambut kedatangan tamu pengantin laki-laki dalam adat pernikahan suku Dayak Lengilu di Desa Tanjung Lapang, Kec. Malinau Barat, Kalimantan Utara.

(Foto: Paksual - Guru SDN 002 Malinau Selatan Hilir)

“Melestarikan Adat"

Seorang siswa SDN 002 Malinau Selatan Hilir, berpose di dalam balai adat Desa Setulang. Upaya penyelamatan budaya Dayak Kenyah Oma Lung masih terus dilakukan warga setempat.

(Foto: Erlan - Pelajar SDN 002 Setulang Malinau Selatan Hilir)

“Panen Kacang"

Para petani desa Mekartani sedang memanen tanaman kacang tanah. Hasil ladang itu dipasarkan di sekitar desa atau dijual hingga ke wilayah kecamatan Mendawai

(Foto: Yasmin - Pelajar SDN Mekartani)

“Kolam Terpal"

Di SDN 010 Bongan terdapat kolam buatan yang dilapisi terpal, untuk memelihara ikan nila. Tempat ini sering dijadikan media pembelajaran bagi siswa tentang keseimbangan ekosistem.

(Foto: Kurnia Syahfira D. - Pelajar SDN 10 Bongan)

SDGs di Indonesia

Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. Indonesia adalah negara demokratis terbesar dengan 250 juta penduduk yang terdistribusi di 34 propinsi dan 514 kota/kabupaten. Sejak tahun 2000, Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerah mereka.

Pelaksanaan MDGs telah menghasilkan berbagai kemajuan bermakna di berbagai sektor tetapi upaya lebih lanjut dengan kemitraan yang kuat dibutuhkan untuk tidak hanya meningkatkan tetapi juga memperluas berbagai kemajuan. Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam berbagai diskusi Post 2015 Development Agenda dan selanjutnya di rapat-rapat TPB/SDGs di tingkat dunia; dan memfasilitasi diskusi di tingkat nasional. Di forum-forum ini, rekomendasi dari pakar internasional dan nasional dan pelaksanaan MDGs di berbagai negara digali dan dikonsolidasikan untuk membentuk upaya-upaya pembangunan nasional dan subnasional. Kegiatan transisi yang kompleks ini memungkinkan penyelarasan berbagai prioritas pembangunan nasional dengan agenda TPB/SDGs dunia. 

Di bawah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan dengan kerjasama erat dari berbagai pemangku kepentingan, Indonesia memulai upaya-upaya intensif untuk mengintegrasian TPB/SDGs lebih lanjut ke dalam rencana pembangunan nasional dan subnasional dengan ketersediaan alokasi anggaran untuk pembangunan berkesinambungan dan konsisten dengan konteks setempat. Lokalisasi TPB/SDGs dilakukan dengan 3 penekanan: Pengarusutamaan, Percepatan pencapaian TPB/SDGs dan Dukungan kebijakan -- atau Mainstreaming, Acceleration of SDGs attainment and Policy Supports (MAPS) – yang dapat diterapkan secara bersamaan.

Kegagalan Indonesia mencapai sejumlah target Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015 harus menjadi pelajaran. Dengan persiapan lebih panjang dan matang, cita-cita Tujuan Pembangunan Berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkeadilan pada tahun 2030 bisa tercapai.

Indonesia, melalui Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun lalu, berkomitmen ikut agenda pembangunan global pada kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal/SDG). Kerangka itu ialah perpanjangan program Tujuan Pembangunan Milenium(Millenium Development Goal/MDG) yang selesai tahun 2015 lalu. Indonesia terlambat 8-10 tahun dalam pelaksanaan MDG, sehingga belum mampu mencapai target 19 indikator dari 67 indikator MDG. Indikator yang tidak tercapai antara lain mengurangi penduduk miskin, menekan kematian ibu melahirkan dan meminimalkan jumlah balita bergizi kurang. Sebagian besar dari indikator di atas ada dalam sektor kesehatan, namun dipicu berbagai sektor lain seperti pendidikan, sanitasi dan keterbatasan infrastruktur. Kegagalan pencapaian target MDG juga disebabkan kurang dilibatkannya kelompok masyarakat sipil dan dunia usaha. (KOMPAS, 20 Mei 2016)

Di tengah berbagai isu nasional saat ini, Indonesia tentu tidak boleh melupakan komitmennya terhadap pelaksanaan SDG. Indonesia turut mendeklarasikan agenda pembangunan itu pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat.

SDG berisi tujuan pembangunan berkelanjutan, memiliki batas waktu tertentu dan target terukur yang harus dicapai hingga akhir 2030. Implementasi SDG menjadi komitmen negara terhadap rakyat Indonesia dan komitmen Indonesia kepada masyarakat global. Sonny Harry B. Harmadi, KOMPAS, 14 April 2016).

SDG menggantikan MDG yang tidak lagi berlaku mulai tahun 2016. Disepakati terdapat 17 tujuan dengan 169 target dan 240 indikator yang terukur dan menjadi komitmen 193 negara untuk melaksanakannya.


17 target SDG yang dimaksud menurut laman sustainabledevelopment.un.org adalah:

1. Penghapusan Kemiskinan;

2. Penghapusan Kelaparan;

3. Kesehatan dan Kesejahteraan;

4. Pendidikan Berkualitas;

5. Kesetaraan Jender;

6. Air Bersih dan Sanitasi;

7. Energi Bersih dan Terjangkau;

8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak;

9. Infrastruktur Tangguh, Industri Inklusif dan Inovatif;

10. Penurunan Kesenjangan;

11. Kota Inklusif dan Berkelanjutan;

12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan;

13. Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana;

14. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut;

15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat;

16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh;

17. Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan.

Menurut Sonny Harry B. Harmadi, meskipun jumlah tujuan dalam SDG lebih banyak (17 tujuan) dibandingkan dengan MDG (hanya 8 tujuan), tetapi kita dapat membagi ke-17 tujuan tersebut ke dalam tiga pilar utama:

• Pilar Pertama yaitu PEMBANGUNAN MANUSIA, mencakup kesehatan, pendidikan dan kesetaraan jender.

• Pilar Kedua yaitu PEMBANGUNAN EKONOMI SOSIAL, seperti ketimpangan, kemiskinan, ketersediaan sarana dan pra-sarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi.

• Pilar Ketiga yaitu PEMBANGUNAN LINGKUNGAN, yang berupaya menjaga ketersediaan Sumber Daya Alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Perbedaan antara MDG dan SDG secara prinsip adalah SDG lebih ambisius dan lebih sulit pencapaiannya dibandingkan dengan MDG. Jika di dalam MDG banyak indikator yang hanya membebani target pengurangan “hingga setengahnya”, maka SDG justru ingin menuntaskan sebagian indikatornya menjadi “zero goals”. Jika MDG ditargetkan pada 2000-2015, maka SDG akan diterapkan dan diadopsi 193 negara pada 2016-2030.

Pemerintah baik pusat, maupun daerah harus segera menyusun peraturan dan kebijakan pendukung, peta jalan (road map) pencapaian SDG, serta pedoman teknis yang dibutuhkan. Ketiganya berfungsi menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Pemerintah Daerah juga berperan penting untuk segera menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) implementasi SDG hingga tahun 2030.