EnglishFrenchGermanItalianJapaneseKoreanRussianSpanish

“Tumbuh di batang Ulin"

Benih-benih pohon tumbuh di sela-sela batang pohon ulin yang telah mati. Kayu Ulin itu masih bisa ditemukan di kawasan kebun milik  SDN 010 Bongan

(Foto: Rif'at Syauqi - Pelajar SDN 10 Bongan)

“Bunga Rumput Liar"

Sejumlah bunga rumput liar mirip bunga Anggrek, di temukan di depan ruang kelas 3 SDN Mekartani. Jenis rumput liar ini berbunga setiap hari secara bergantian. 

(Foto: Sri Maryati - Guru SDN Mekartani)

“Kampung Resak"

Kehidupan sore hari di kampung Resak Lama, di wilayah kecamatan Bongan, Kutai Barat. Suasananya yang asri dan warganya yang ramah. Hampir sebagian besar kampung unik itu didiami oleh keturunan suku dayak.

(Foto: Aji Nukhsyahbandi - Guru SDN 10 Bongan)

“Kelompok Musik"

Sekelompok pemusik tradisional bersiap menyambut kedatangan tamu pengantin laki-laki dalam adat pernikahan suku Dayak Lengilu di Desa Tanjung Lapang, Kec. Malinau Barat, Kalimantan Utara.

(Foto: Paksual - Guru SDN 002 Malinau Selatan Hilir)

“Melestarikan Adat"

Seorang siswa SDN 002 Malinau Selatan Hilir, berpose di dalam balai adat Desa Setulang. Upaya penyelamatan budaya Dayak Kenyah Oma Lung masih terus dilakukan warga setempat.

(Foto: Erlan - Pelajar SDN 002 Setulang Malinau Selatan Hilir)

“Panen Kacang"

Para petani desa Mekartani sedang memanen tanaman kacang tanah. Hasil ladang itu dipasarkan di sekitar desa atau dijual hingga ke wilayah kecamatan Mendawai

(Foto: Yasmin - Pelajar SDN Mekartani)

“Kolam Terpal"

Di SDN 010 Bongan terdapat kolam buatan yang dilapisi terpal, untuk memelihara ikan nila. Tempat ini sering dijadikan media pembelajaran bagi siswa tentang keseimbangan ekosistem.

(Foto: Kurnia Syahfira D. - Pelajar SDN 10 Bongan)

Dasar Hukum ESD di Indonesia

PPB bukanlah sesuatu yang baru dan tiba-tiba muncul di Indonesia. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan PPB dalam peraturan perundangan, namun nilai-nilai PBB telah terlihat diakomodasi dalam berbagai peraturan perundangan.

Berbagai peraturan perundangan telah mengintegrasikan 6 dasar pijakan PBB, baik peraturan pada tingkat Undang-undang Dasar, Undang-undang hingga berupa nota kesepahaman dari beberapa kementerian. Sebagai aturan pelaksana dari undang-undang, 6 dasar pijakan PBB ini juga terintegrasi dalam beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai pendidikan. Undang-undang Dasar 1945 memberikan mandat untuk pelaksanaan PPB berdasar Pasal 31 ayat (3) yang mengamanatkan:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Amanat ini yang kemudian dilaksanakan tidak hanya oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun juga oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.  

Dengan diaturnya PPB dalam peraturan perundangan selain Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional memperlihatkan bahwa PPB tidak hanya menjadi bagian sistem pendidikan nasional semata, namun juga telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Lebih tegas lagi terlihat bahwa PPB menjadi hak setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Pemerintah kemudian menurunkan mandat ini dalam beberapa aturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendiknas No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, serta Nota Kesepahaman antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional No 03/MENLH/02/2010 dan No 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup. (Sumber: Menyongsong akhir Decade of ESD (2005 – 2014) Perjalanan Education for Sustainable Development di Indonesia dalam Perspektif LSM)